Zakat Produktif di Lembaga Pemerintahan BUMN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-9767-73-9

Collation

xxi, 434 halaman; 21x15 cm

Series Title

-

Call Number

2X4.14 AFI Z

Zakat Produktif di Lembaga Pemerintahan BUMN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-9767-73-9

Collation

xxi+434 halaman; 21x15 cm.; ilus

Series Title

-

Call Number

2X4.14 AFI Z

Mein kampf

Edition

Cetakan 3, 2007

ISBN/ISSN

978-979-9099-88-0

Collation

viii, 34 halaman ; 14,5x10 cm

Series Title

-

Call Number

2X4.15025 MAL p

Policy Paper: Moderasi Beragama Memperkuat Ekonomi Eks Narapidana Terorisme d…

Pada 2024 Balai Litbang Agama Jakarta menggulirkan kegiatan “Moderasi Beragama Memperkuat Ekonomi Eks Narapidana Terorisme.” Kegiatan itu bertujuan mendorong pemanfaatan sumber daya filantropi Islam bagi penguatan cara pandang dan sikap keberagamaan yang moderat serta penguatan kapasitas ekonomi para mantan narapidana kasus terorisme di Indonesia. Kegiatan itu dilaksanakan dengan m…

Policy Paper: Moderasi Beragama Memperkuat Ekonomi Eks Narapidana Terorisme d…

Pada 2024 Balai Litbang Agama Jakarta menggulirkan kegiatan “Moderasi Beragama Memperkuat Ekonomi Eks Narapidana Terorisme.” Kegiatan itu bertujuan mendorong pemanfaatan sumber daya filantropi Islam bagi penguatan cara pandang dan sikap keberagamaan yang moderat serta penguatan kapasitas ekonomi para mantan narapidana kasus terorisme di Indonesia. Kegiatan itu dilaksanakan dengan me…

Policy Paper: Moderasi Beragama Memperkuat Ekonomi Eks Narapidana Terorisme…

Pada 2024 Balai Litbang Agama Jakarta menggulirkan kegiatan “Moderasi Beragama Memperkuat Ekonomi Eks Narapidana Terorisme.” Kegiatan itu bertujuan mendorong pemanfaatan sumber daya filantropi Islam bagi penguatan cara pandang dan sikap keberagamaan yang moderat serta penguatan kapasitas ekonomi para mantan narapidana kasus terorisme di Indonesia. Kegiatan itu dilaksanakan dengan m…

Policy Paper: Moderasi Beragama Memperkuat Ekonomi Eks Narapidana Terorisme d…

Sejak peristiwa serangan Menara Kembar WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001, kedermawan dan filantropi, termasuk filantropi Islam, semakin banyak dikaji dari aspek penyalahgunaannya sebagai salah satu sumber pendanaan kelompok-kelompok ekstremisme kekerasan dan terorisme (Abuza, 2003; Burr & Collins, 2006; Duff, 2011; Freeman, 2011; IPAC, 2022; Laksmi, 2019; Ly, 2007; Rose, 200…

Policy Brief: Potential Transmissions Penguasan Moderasi Beragama

Tradisi lokal di masyarakat tanpa disadari mengandung nilai-nilai positif menjadi rajutan kerukunan yang berfungsi sebagai transmisi yang menggerakkan penguatan moderasi beragama. Namun, terdapat persoalan berdasarkan data dan informasi mengenai tradisi lokal di masyarakat: (1) pemahaman dan pengamalan agama berlebihan memudarkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengekspresikan…

Policy Brief: MAMPUKAH KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MENGHADAPI DILEMA PENERIMAAN K…

Umat beragama di Indonesia memiliki basis kultural dan modal sosial yang kuat sehingga perlu memiliki sikap yang moderat, menghargai dan menghormati serta menerima atas keragaman agama dan budaya berbeda. Namun, penerimaan umat beragama terhadap keragaman budaya yang berorintasi pada kerukunan berimplikasi pada dua kondisi yang berlawanan. Satu sisi, ekosistem kebudayaan dengan memelihara…

Policy paper: survey indeks PISA dan 6 literasi dasar siswa MTS di empat prov…

Survei PISA (Program for International Student Assessment) telah menjadi alat penting dalam membandingkan prestasi siswa di berbagai negara. Dalam konteks pendidikan madrasah tsanawiyah, 6 literasi dasar menjadi faktor yang krusial untuk memastikan kualitas pendidikan yang berkualitas. Tujuan dari policy paper ini adalah untuk menyajikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan literas…

Policy paper: Tingkat Cakap Digital dan Ekspose Siswa Madrasah Aliyah terhada…

Jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan pengguna media sosial ini tentu saja diiringi dengan peningkatan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan platform tersebut. Peningkatan dampak negatif dari platform media sosial terjadi karena popularitasnya yang pada akhirnya mampu menjangkau berbagai rentang usia, mudah diak…

Policy paper: Pemetaan kebutuhan bimbingan penyuluhan (studi pada Kota Medan,…

Penyuluh agama adalah pegawai yang diangkat pemerintah untuk melaksanakan tugas bimbingan atau penyuluhan agama. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 9 Tahun 2021 disebutkan bahwa bimbingan atau penyuluhan agama adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, k…

Policy Paper: Kegiatan asosiasional dan diseminasi gagasan sebagai bentuk dia…

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami perbaikan dalam kurun lima tahun terakhir di setiap tahunnya. Pada tahun 2023 skor terakhir berada pada angka 75,92. Meski begitu, nilai skor ini masih berada di bawah rerata skor nasional dengan angka sebesar 76,37. Jika menelaah skor setiap dimensi kerukunan, nilai dimensi toleransi selalu berada di bawah…

Policy paper: Kolaborasi stakeholder sebagai upaya meningkatkankerukunan umat…

Provinsi Banten dipandang sebagai provinsi dengan tingkat toleransi antar umat beragama yang rendah. Beberapa kasus intoleransi terjadi di Provinsi Banten diantaranya kasus pendirian gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon dan gangguan terhadap Jemaah ahmadiyah di Cikeusik. Apakah kondisi-kondisi intoleransi beragama akan terus menerus terjadi di wilayah provinsi Banten dan kebijakan apa yang dip…

Policy paper: literasi digital penyuluh agama di wilayah Indonesia bagian barat

Perkembangan teknologi internet dan media sosial sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Bimbingan atau penyuluhan agama termasuk salah satu bidang yang terdampak oleh perkembangan tersebut. Internet dan media sosial telah menjadi wahana baru komunikasi dan transmisi pesan-pesan keagamaan. Di sisi lain, kemajuan digital juga menimbulkan berbagai tantangan, antara lain, penyebara…

Policy paper: survey kerukunan umat beragama di tiga provinsi Bangka Belitung…

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2022 menunjukkan angka yang cukup baik di skor 70,90, dengan rentang 0 sampai 100. Indeks KUB ini diperoleh melalui penelitian kuantitatif dengan metode survei. Tujuan indeks ini adalah untuk menggambarkan tingkat kerukunan masyarakat Indonesia yang sifatnya berkala sehingga menjadi panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun …

Policy paper: penguatan implementasi kebijakan rumah moderasi beragama di per…

Rumah Moderasi Beragama (RMB) pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) secara regulatif merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020- 2024, dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan P…

Policy paper: revitalisasi KUA, perbaiki programnya atau gagal

program revitalisasi KUA dirilis sejak 2021, dan sejak kemunculannya mendapat respon yang baik, banyak pihak memandang hal tersebut sebagai hal yang menjanjikan. Dalam perjalanan program tersebut, pada tahun yang sama 2021 telah dievaluasi terutama enam rintisan revitalisasi, dan nilainya cukup baik. kemudian pada tahun 2023 Balai Litbang Agama Jakarta melakukan evaluasi secara intensif di 14 l…

Policy paper: harmonisasi dan kerukunan umat beragama di provinsi kepulauan r…

Provinsi Kepulauan Riau memiliki tingkat kerukunan yang sangat baik dengan perolehan skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada 2022 sebesar 85,78%. Namun di provinsi ini masih dijumpai riak-riak potensi ketidakrukunan meski dalam skala kecil. Kasus-kasus potensi konflik yang terjadi dalam bentuk pembangunan rumah ibadah yang tidak sesuai ketentuan, diskriminasi, intimidasi dan pembatasan k…

Policy paper: kearifan lokal sebagai modal sosial dalam melestarikan KUB di 3…

Indonesia adalah bangsa multikultural dan multiagama. Kondisi ini mengharuskan upaya penguatan Kerukunan Umat Beragama (KUB) dalam kehidupan masyarakat. Upaya penguatan ini ada yang berasal dari kearifan masyarakat yang ada sejak turun-temurun dan ada juga yang sengaja diupayakan melalui regulasi yang dibuat. Forum yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan difasi…