Policy paper: revitalisasi kantor urusan agama (KUA): fokus pada kuantitas at…

Kebijakan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) harus memilih antara ekslusivitas untuk mendorong percepatan dan percontohan pelayanan serta perbaikan kelembagaan yang prima, atau kebijakan berkilau dengan memperbanyak kantor bertajuk revitalisasi. Revitalisasi KUA di Jawa Barat menunjukkan perbaikan dari aspek fasilitas, misalnya meja resepsionis, backdrop, scanner dan printer, microvision. S…

Policy paper: Pemetaan kebutuhan bimbingan penyuluhan (studi pada Kota Medan,…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-

Policy Paper: Tradisi lokal: Transmisi nilai-nilai anti radikalisme danadapt…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-

Policy Paper: Napiter

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-

Policy Paper: Survey kerukunan umat beragama Provinsi Lampung tahun 2024

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-

Policy paper: Tingkat Cakap Digital dan Ekspose Siswa Madrasah Aliyah terhada…

Jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan pengguna media sosial ini tentu saja diiringi dengan peningkatan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan platform tersebut. Peningkatan dampak negatif dari platform media sosial terjadi karena popularitasnya yang pada akhirnya mampu menjangkau berbagai rentang usia, mudah diak…

Policy paper: Tingkat cakap digital dan ekspose siswa madrasah aliyah terhada…

Jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan pengguna media sosial ini tentu saja diiringi dengan peningkatan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan platform tersebut. Peningkatan dampak negatif dari platform media sosial terjadi karena popularitasnya yang pada akhirnya mampu menjangkau berbagai rentang usia, mudah diak…

Policy paper: Membangun harmoni sosial: penguatan nilai-nilai komitmen kebang…

Policy paper ini disusun bertujuan untuk memaksimalkan kebijakan spesifik moderasi beragama berbasis tradisi masyarakat di wilayah Jawa Barat melalui pengembangan implementasi kebijakan, pelaksanaan program, dan kebermanfaatan program kepada stakeholder. Signifikansi ini dilatarbelakangi oleh perlunya pemenuhan kebijakan moderasi beragama berbasis tradisi masyarakat. Adapun secara terperinci tu…

Policy paper: survey indeks PISA dan 6 literasi dasar siswa MTS di empat prov…

Survei PISA (Program for International Student Assessment) telah menjadi alat penting dalam membandingkan prestasi siswa di berbagai negara. Dalam konteks pendidikan madrasah tsanawiyah, 6 literasi dasar menjadi faktor yang krusial untuk memastikan kualitas pendidikan yang berkualitas. Tujuan dari policy paper ini adalah untuk menyajikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan literas…

Policy paper: kearifan lokal sebagai modal sosial dalam melestarikan KUB di 3…

Indonesia adalah bangsa multikultural dan multiagama. Kondisi ini mengharuskan upaya penguatan Kerukunan Umat Beragama (KUB) dalam kehidupan masyarakat. Upaya penguatan ini ada yang berasal dari kearifan masyarakat yang ada sejak turun-temurun dan ada juga yang sengaja diupayakan melalui regulasi yang dibuat. Forum yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan difasi…

Policy paper: harmonisasi dan kerukunan umat beragama di provinsi kepulauan r…

Provinsi Kepulauan Riau memiliki tingkat kerukunan yang sangat baik dengan perolehan skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada 2022 sebesar 85,78%. Namun di provinsi ini masih dijumpai riak-riak potensi ketidakrukunan meski dalam skala kecil. Kasus-kasus potensi konflik yang terjadi dalam bentuk pembangunan rumah ibadah yang tidak sesuai ketentuan, diskriminasi, intimidasi dan pembatasan k…

Policy paper: bantuan inkubasi bisnis pesantren: kemandirian atau pemborosan

Program inkubasi bisnis pesantren memiliki potensi besar untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Namun, efektivitas program ini masih perlu dievaluasi secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program inkubasi bisnis pesantren telah berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan progr…

Policy paper : penguatan pemahaman keagamaan moderat guru pai sma negeri (wil…

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan dalam memperkuat pemahaman keagamaan moderat di kalangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada jenjang SMA negeri di wilayah Sumatera. Mengingat peran strategis guru PAI dalam membentuk pemahaman keagamaan siswa, Penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai moderasi agama, seperti toleransi, menghargai perbedaan, dan penolakan terhadap kekerasa…

Policy paper: Survey kerukunan umat beragama Provinsi Lampung Tahun 2024

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2023 menunjukkan angka yang cukup baik di skor 76,37, dengan rentang 0 sampai 100. Indeks KUB ini diperoleh melalui penelitian kuantitatif dengan metode survei. Tujuan indeks ini adalah untuk menggambarkan tingkat kerukunan masyarakat Indonesia yang sifatnya berkala sehingga menjadi panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun …

Policy Paper: Kegiatan asosiasional dan diseminasi gagasan sebagai bentuk dia…

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami perbaikan dalam kurun lima tahun terakhir di setiap tahunnya. Pada tahun 2023 skor terakhir berada pada angka 75,92. Meski begitu, nilai skor ini masih berada di bawah rerata skor nasional dengan angka sebesar 76,37. Jika menelaah skor setiap dimensi kerukunan, nilai dimensi toleransi selalu berada di bawah…

Policy paper: Kolaborasi stakeholder sebagai upaya meningkatkankerukunan umat…

Provinsi Banten dipandang sebagai provinsi dengan tingkat toleransi antar umat beragama yang rendah. Beberapa kasus intoleransi terjadi di Provinsi Banten diantaranya kasus pendirian gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon dan gangguan terhadap Jemaah ahmadiyah di Cikeusik. Apakah kondisi-kondisi intoleransi beragama akan terus menerus terjadi di wilayah provinsi Banten dan kebijakan apa yang dip…

Policy paper: efektivitas perguruan tinggi keagamaan islam swasta dalam pengu…

Laporan kegiatan survei ini bertujuan untuk menjelaskan tiga hal penting dalam mengukur efektivitas penguatan dan pengembangan moderasi beragama pada PTKIS di Banten dan Lampung. Tiga poin tersebut terkait tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan moderasi beragama, tantangan yang dihadapi PTKIS, dan solusi serta rekomendasi yang ditawarkan dalam penguatan dan pengembangan moderasi beragama di …

Policy paper: literasi digital penyuluh agama di wilayah Indonesia bagian barat

Perkembangan teknologi internet dan media sosial sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Bimbingan atau penyuluhan agama termasuk salah satu bidang yang terdampak oleh perkembangan tersebut. Internet dan media sosial telah menjadi wahana baru komunikasi dan transmisi pesan-pesan keagamaan. Di sisi lain, kemajuan digital juga menimbulkan berbagai tantangan, antara lain, penyebara…

Policy paper: survey kerukunan umat beragama di tiga provinsi Bangka Belitung…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-

Policy Paper: Evaluasi profesionalisme penyuluh agama di wilayah indonesia ba…

Edition

-

ISBN/ISSN

0

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-