Indonesia adalah bangsa multikultural dan multiagama. Kondisi ini mengharuskan upaya penguatan Kerukunan Umat Beragama (KUB) dalam kehidupan masyarakat. Upaya penguatan ini ada yang berasal dari kearifan masyarakat yang ada sejak turun-temurun dan ada juga yang sengaja diupayakan melalui regulasi yang dibuat. Forum yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan difasi…
Provinsi Kepulauan Riau memiliki tingkat kerukunan yang sangat baik dengan perolehan skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada 2022 sebesar 85,78%. Namun di provinsi ini masih dijumpai riak-riak potensi ketidakrukunan meski dalam skala kecil. Kasus-kasus potensi konflik yang terjadi dalam bentuk pembangunan rumah ibadah yang tidak sesuai ketentuan, diskriminasi, intimidasi dan pembatasan k…
Policy paper ini disusun bertujuan untuk memaksimalkan kebijakan spesifik moderasi beragama berbasis tradisi masyarakat di wilayah Jawa Barat melalui pengembangan implementasi kebijakan, pelaksanaan program, dan kebermanfaatan program kepada stakeholder. Signifikansi ini dilatarbelakangi oleh perlunya pemenuhan kebijakan moderasi beragama berbasis tradisi masyarakat. Adapun secara terperinci tu…
Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2023 menunjukkan angka yang cukup baik di skor 76,37, dengan rentang 0 sampai 100. Indeks KUB ini diperoleh melalui penelitian kuantitatif dengan metode survei. Tujuan indeks ini adalah untuk menggambarkan tingkat kerukunan masyarakat Indonesia yang sifatnya berkala sehingga menjadi panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun …
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami perbaikan dalam kurun lima tahun terakhir di setiap tahunnya. Pada tahun 2023 skor terakhir berada pada angka 75,92. Meski begitu, nilai skor ini masih berada di bawah rerata skor nasional dengan angka sebesar 76,37. Jika menelaah skor setiap dimensi kerukunan, nilai dimensi toleransi selalu berada di bawah…
Provinsi Banten dipandang sebagai provinsi dengan tingkat toleransi antar umat beragama yang rendah. Beberapa kasus intoleransi terjadi di Provinsi Banten diantaranya kasus pendirian gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon dan gangguan terhadap Jemaah ahmadiyah di Cikeusik. Apakah kondisi-kondisi intoleransi beragama akan terus menerus terjadi di wilayah provinsi Banten dan kebijakan apa yang dip…
Politik Pertikaian menerangkan analisis mendalam tentang bagaimana konflik dan pertikaian membentuk dinamika politik dan sosial. Konflik tidak hanya merupakan gangguan terhadap tatanan sosial, tetapi juga mekanisme penting untuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertikaian, mulai dari protes dan revolusi hingga perang, kekerasan negara, gerakan memperjuangkan kesetaraan, gerakan perkawinan sesama…
Penelitian dalam buku ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme penanganan konflik sosial, menelaah nilai-nilai kearifan atau tradisi-tradisi lokal yang masih bertahan dan mampu menjembatani perbedaan keyakinan antara umat beragama, serta mengetahui pola keseharian hidup dan interaksi sosial di antara masyarakat. Khususnya di Indonesia bagian barat. Sehingga tetap terjaga kerukunan di antara w…
Buku ini bertujuan untuk menjelaskan praktik kerukunan umat beragama sebagai implementasi moderasi beragama di Kepalauan Riau. Book chapter ini terdiri dari lima bagian yaitu: pertama, “Kerukunan di Rumah Belah Bubung” yang ditulis Ibnu Salman dan Nurman Kholis tentang kondisi kerukunan masyarakat di Kepulauan Riau berbasis pada relasional masyarakat yaitu etnis, suku, agama, dan lainnya. R…
Policy Paper atau naskah kebijakan ini secara khusus memaparkan hasil penelitian dengan tema “Kajian Tematik Manuskrip Keagamaan Nusantara”, yang dilakukan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta. Naskah kuno atau manuskrip merupakan teks tertulis yang mengan dung berbagai pemikiran, pengetahuan, adat istiadat serta perilaku masyarakat masa lalu. Kajian manuskrip keagamaan dila…
Sepanjang 2019-2020 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah menyelenggara-kan serangkaian diklat tentang moderasi beragama yang diikuti peserta antara lain: kalangan penyuluh agama, guru guru di madrasah/sekolah, dan widyaiswara. Kementerian Agama juga menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, yang memuat pandua…
Paham radikalisme keagamaan yang diimplementasikan dengan aksi-aksi kekerasaan yang mengarah pada tindakan terorisme masih menjadi persoalan yang masih menghantui bangsa Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya aksi-aksi brutal oleh orang atau kelompok yang mengatasnamakan agama sebagai legitimasi kebenaran untuk melakukan aksinya tersebut. Masalah Radikalisme keagamaan merupakan masalah kita be…